Loker Seleksi Terbuka Anggota KNKT Tahun 2025

Seleksi Terbuka Calon Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tahun 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi di Indonesia. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini berperan penting dalam membangun konektivitas, menjaga keselamatan, dan meningkatkan pelayanan di seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.

Dalam rangka pengisian jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemenhub membuka kesempatan bagi para profesional yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota KNKT.

Posisi yang Dibutuhkan

1. Ketua KNKT
2. Wakil Ketua KNKT
3. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran)
4. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan)
5. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian)
6. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Deskripsi Jabatan

• Ketua KNKT: memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT.
• Wakil Ketua KNKT: membantu Ketua KNKT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT.
• Anggota KNKT terdiri dari 4 (empat) orang dengan rincian tugas sebagai berikut:
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran: memimpin, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi di bidang pelayaran.
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan: memimpin, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi di bidang penerbangan.
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian: memimpin, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi di bidang perkeretaapian.
• Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: memimpin, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Persyaratan Pendaftaran

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
5. Berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajemen kepemimpinan.
6. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran.
7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
8. Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1) atau diploma empat (D4) yang sesuai dengan tugasnya dan/atau bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi.
9. Tidak sedang dalam proses permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
10. Bebas dari narkoba dan sejenisnya.
11. Tidak menjadi anggota partai politik.
12. Bersedia:

• Diberhentikan sementara sebagai PNS.
• Mengundurkan diri atau pensiun dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
• Mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi.

Kesediaan tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KNKT.

Tata Cara Pendaftaran

• Pendaftaran hanya dilakukan secara online mulai tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan 03 November 2025.
• Pendaftaran atau registrasi lanjutan dilakukan setelah verifikasi link pendaftaran yang dikirimkan ke email peserta, dilanjutkan dengan login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.
• Pelamar mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota KNKT.
• Formulir surat lamaran dapat diunduh melalui laman http://selter-jpt.dephub.go.id/.

Surat lamaran dilengkapi dengan lampiran scan asli dokumen sebagai berikut:

Untuk semua pendaftar:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Foto terbaru berwarna ukuran 4×6.
3. Ijazah Diploma IV atau Strata 1 (S1).
4. Bukti Penerimaan Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.
5. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 dan diunduh melalui website http://selterjpt.dephub.go.id/.
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
7. Personal statement.

Untuk pendaftar dari PNS/TNI/POLRI:

1. SK Pengangkatan sebagai PNS/TNI/POLRI.
2. SK pengangkatan dalam jabatan yang menunjukkan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian/Asisten Personel/Asisten Kapolri Bidang SDM yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
4. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dari atasan langsung yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
5. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/Prajurit TNI/Anggota POLRI 2 (dua) tahun terakhir (2023 dan 2024).
6. Surat Pernyataan tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
7. Surat pernyataan bersedia:

• Diberhentikan sementara sebagai PNS.
• Mengundurkan diri atau pensiun dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
• Mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KNKT, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000.
8. Bukti penyerahan/tanda terima/bukti verifikasi pelaporan LHKPN/LHKASN/LHKAN tahun 2024 dari instansi yang berwenang.

Untuk pendaftar Non-PNS:

1. SK pengangkatan dalam jabatan yang menunjukkan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
2. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.
3. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses permasalahan hukum atau tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ditandatangani di atas materai Rp10.000.
4. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta, ditandatangani di atas materai Rp10.000.
5. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik maupun organisasi terlarang paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran, ditandatangani di atas materai Rp10.000.
6. Surat Pernyataan bersedia melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan BUMN, BUMD, atau badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua